Posted on Leave a comment

Menilik diplomasi ekonomi bagaikan fokus polugri Indonesia

Pada akhir Oktober 2019, Menteri Luar Negara RI Retno Marsudi menguraikan 5 prioritas politik luar negara( polugri) Indonesia sepanjang 5 tahun ke depan. Diplomasi ekonomi jadi pilar awal serta prioritas.

Menlu Retno menyebut, diplomasi ekonomi hendak digunakan buat memperkokoh kerja sama ekonomi baik di tingkat bilateral, kawasan, ataupun internasional.

Staf Pakar Menteri Luar Negara Bidang Diplomasi Ekonomi Ina H. Krisnamurthi berkata, terdapat 2 alibi yang jadi dasar penetapan diplomasi ekonomi bagaikan prioritas. Awal, keadaan ketidakpastian ekonomi global yang diwarnai isu perang dagang.

” Banyak pihak yang cuma memikirkan gimana triknya melindungi kepentingan tiap- tiap,” tutur Ina kepada Alinea. id pada 20 Desember.

Ketidakpastian itu, tambahnya, pula mempengaruhi beberapa kawasan. Dana Moneter Internasional( IMF) menyebut Asia Tenggara bagaikan daerah yang sukses bersinar di tengah suasana global yang kurang baik, walaupun kawasan lain dinilai sangat” redup”.

Alibi kedua merupakan keadaan dalam negeri di mana semenjak dini, pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sangat fokus melaksanakan reformasi kebijakan serta birokrasi dalam negara.

” Jadi, menlu dalam perihal ini menjadikan 2 alibi tersebut bagaikan pertimbangan yang pas buat menetapkan diplomasi ekonomi bagaikan pilar awal polugri Indonesia,” lanjut ia.

Pengamat ekonomi internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal memperhitungkan kalau diplomasi ekonomi bisa jadi strategi buat membetulkan perekonomian Indonesia.

Salah satu kasus perekonomian Indonesia, jelasnya, ialah defisit neraca perdagangan. Bagi ia, isu tersebut bisa diperbaiki memakai strategi outward looking yang sangat terpaut dengan diplomasi ekonomi.

” Aku rasa ini jadi bagian berarti sebab dalam perihal diplomasi ekonomi, sepanjang ini Indonesia kalah kasar dengan negara- negara orang sebelah semacam Thailand, Malaysia, serta pastinya yang sangat fenomenal, Vietnam,” tutur ia dikala dihubungi Diplomasi ekonomi pada 17 Desember.

Menimpa sasaran diplomasi ekonomi, Ina menekankan kalau tidak semacam departemen sektoral yang lain, Kemlu RI tidak mempunyai sasaran kuantitatif.

Kemlu, jelasnya, menggolongkan sasaran bersumber pada 4 elemen. Elemen awal ialah diplomasi, dalam makna pada tiap pertemuan bilateral, regional, ataupun multilateral, wajib mempunyai dialog bermakna menimpa ekonomi serta kesejahteraan warga.

” Elemen kedua ialah lobi. Apabila sesuatu isu ekonomi dalam negeri memerlukan lobi ke pihak luar negara, hingga kami siap menolong,” jelas Ina.

Sehabis itu, elemen ketiga merupakan promosi. Bila terdapat zona yang memerlukan promosi ataupun market intelligence, hingga Kemlu RI siap menggunakan asetnya berbentuk 132 perwakilan luar negara.

Elemen keempat yang jadi tolok ukur sasaran diplomasi ekonomi Kemlu RI merupakan penyelesaian perselisihan, baik di Organisasi Perdagangan Dunia( WTO) ataupun di forum- forum internasional yang lain.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menggarisbawahi penetrasi pasar nontradisional bagaikan salah satu tata cara yang dibutuhkan buat memantapkan diplomasi ekonomi Indonesia.

Mengiyakan statment menlu, Ina melaporkan kalau menjangkau pasar nontradisional ialah perihal yang butuh dicoba.

Tetapi, ia menyebut, penetrasi pasar tidak terbatas pada transaksi ekonomi saja. Penetrasi pasar bisa berbentuk kerja sama lebih luas di bidang pembangunan ataupun pertukaran ilmu.

” Pembangunan itu sesungguhnya salah satu elemen ekonomi. Indonesia yakin kalau jika pendekatan kita merupakan pembangunan, itu juga telah mencakup transaksi ekonomi,” ungkap ia.

Ina berikan contoh tentang Kepulauan Pasifik yang mengkhawatirkan ancaman pergantian hawa. Pada 2017, kata ia, beberapa pulau di kawasan itu tenggelam akibat menaiknya permukaan air laut yang dipicu oleh pemanasan global.

Memandang peluang tersebut, Indonesia membidik buat melaksanakan kerja sama pembangunan dengan beberapa negeri Kepulauan Pasifik.

” Jika Indonesia dapat belajar dari apa yang mereka natural kan menguntungkan buat kita pula. Jika kita menolong pembangunan mereka, maksudnya kita pula dapat bantu pembangunan di kepulauan- kepulauan kita sendiri,” jelas Ina.

Tidak hanya itu, Ina menarangkan kalau penetrasi pasar nontradisional lebih menyoroti gimana Indonesia serta negara- negara nontradisional itu bisa silih belajar dari pengalaman satu sama lain.

” Jika fokusnya sangat politik, keamanan, pertahanan, serta ekonomi, tidak hendak bisa khasiatnya,” tutur ia.

Tidak hanya Kepulauan Pasifik, Amerika Latin jadi target penetrasi pasar nontradisional Indonesia. Kawasan itu, jelas Ina, mempunyai koneksi dengan Indonesia yang semenjak dahulu memperjuangkan kemerdekaan mereka.

Lebih lanjut, Indonesia pula membidik buat memperluas pengaruh ke pasar Afrika. Itu nampak dari diselenggarakannya beberapa forum bisnis semacam Indonesia- Africa Forum( IAF) 2018 yang ditindaklanjuti oleh Indonesia- Africa Infrastructure Diskusi( IAID) 2019.

Fithra berkata kalau Afrika serta Indonesia mempunyai ikatan historis yang bisa digunakan buat memudahkan penetrasi ke pasar Afrika.

” Kala masuk ke situ, sepatutnya nyaris tidak terdapat hambatan yang berarti kecuali permasalahan logistik ataupun transportasi. Hal- hal itu dapat dipecahkan jika kedua pihak telah membangun revisi dengan internsif,” ucap Fithra.

Ia memperhitungkan kalau forum- forum bisnis semacam IAF ataupun IAID belum jadi fasilitas maksimal buat menjembatani pasar Indonesia serta Afrika.

” Wajib lebih konkret, forum- forum semacam itu bagus buat membuat kesan dini saja, namun tidak lumayan,” lanjut ia.

Melansir perkataan Menlu Retno, Ina menyebut kalau soal pasar Afrika, Indonesia bisa dinilai telat dibanding dengan Cina ataupun Jepang.

IAF sendiri sukses melahirkan beberapa konvensi bisnis dengan total nilai lebih dari US$500 juta. Meski banyak pledge yang terbuat dalam forum tersebut, Ina berkata kalau tantangan senantiasa terdapat.

” Bagaimanapun pula, Afrika itu kawasan yang hadapi perang berkelanjutan serta konflik internalnya juga banyak. Infrastruktur serta kapasitas SDM- nya terkategori masih rendah,” jelas ia.

Lewat IAF serta IAID, Indonesia memandang kalau Afrika mempunyai ketertarikan nyata buat menjalakan ikatan lebih sungguh- sungguh dengan Indonesia. Tetapi, kedua pihak masih mempunyai banyak pekerjaan rumah.

Salah satu pekerjaan rumah terbanyak Afrika serta Indonesia merupakan menindaklanjuti serta mewujudkan konvensi bisnis yang telah disetujui di kedua forum tersebut.

Ina menarangkan kalau penetrasi pasar nontradisional mempunyai beberapa tantangan. Salah satunya, pasar nontradisional ialah wilayah tidak bertuan sebab belum sempat mempunyai ikatan yang berarti.

” Jadi, wajib terdapat keberanian buat berupaya serta berinvestasi,” tutur ia.

Tidak hanya itu, diperlukan banyak pendidikan serta pengayaan ilmu buat mengenali kebutuhan pasar tertentu. Contohnya Afrika, jelas Ina, memohon Indonesia menolong dalam perihal manajemen perbankan serta perhotelan.

” Memanglah jika dilihat permintaannya itu simpel, tetapi senantiasa susah sebab itu pasar yang wajib kita pelajari terlebih dulu,” lanjut Ina.

Di lain sisi, Indonesia masih kesusahan buat mengakses pasar Amerika Latin sebab hambatan jarak serta sedikitnya konektivitas.

” Amerika Latin pula lagi mengalami dinamika dalam negeri yang luar biasa, mereka masih agak challenging buat melaksanakan pendekatan selalu,” kata ia.

Tidak hanya menjangkau pasar nontradisional, demi mengokohkan diplomasi ekonomi, Indonesia pula melaksanakan upaya- upaya baru dalam perihal perdagangan internasional.

” Kemlu RI membidik beyond trade,” kata Ina.

Sepanjang ini, lanjutnya, Indonesia sangat fokus menggarap bidang perdagangan sementara itu pendekatan lain bisa dicoba. Contohnya, pembangunan infrastruktur.

” Sebagian negeri tidak memiliki kapasitas serta kapabilitas buat membangun infrastruktur baik itu rel kereta, stadion berolahraga, ataupun jembatan,” ucap Ina.” Kita wajib berupaya membuka peluang semacam itu kepada para pemangku kepentingan dalam negeri. Itu peluang ekonomi buat Indonesia yang melampaui perdagangan.”

Senada dengan Ina, Fithra melaporkan kalau Indonesia butuh membidik pasar nontradisional bagaikan alternatif dari pasar tradisional yang lagi” mengidap” semacam Amerika Serikat serta Cina.

” Alternatif itu terdapat di pasar nontradisional yang butuh dikejar. Sebagian di antara lain misalnya Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Latin, Asia Tengah, serta Timur Tengah,” jelas ia.

Tantangan penetrasi pasar nontradisional

Ina menguraikan, tantangan terberat dari penetrasi pasar nontradisional merupakan melaksanakan” comblang” antara kedua pihak.

” Kedua pihak tiap- tiap mempunyai calon, tetapi perlu keberanian buat berjumpa di tengah. Jika belum silih tahu, itu hendak sulit banget,” ungkap Ina.” Bagi aku, mengawinkan antara 2 kutub ini jadi tantangan terbanyak sebab kadang- kadang tidak dapat klop.”

Buat menanggulangi tantangan tersebut, Menlu Retno memohon supaya di tiap forum konsultasi bilateral, Indonesia tidak cuma mendiskusikan isu politik, namun pula menekankan kerja sama bisnis.

” Tiap dialog dalam forum bisnis juga telah wajib komprehensif serta terencana. Kedua negeri butuh betul- betul mengenali pasar, mengenali apa yang diperlukan serta gimana metode mendekatinya,” ucap ia.

Lebih lanjut, tantangan berikutnya ialah pemikiran negeri tujuan yang belum memandang Indonesia bagaikan negeri maju buat menjalakan kerja sama ekonomi.

Ina menyebut kalau Indonesia tidak dapat berkutat lagi pada sesi membangun ikatan, namun butuh mendesak lahirnya kerja sama konkret.

Tantangan terakhir ialah permasalahan dalam negeri yang terkadang membuat Indonesia cenderung menghindar dari dinamika global serta regional.

” Departemen sektoral ataupun para pemangku kepentingan cenderung menghindar sebab mikirnya, Aku beresin urusan dalam negara dahulu, deh,” ucap ia.

Di sisi lain, pengamat ikatan internasional dari Synergy Policies Dinna Wisnu berkata kalau penetrasi pasar nontradisional cuma kerap diucap oleh pemerintah namun wujud tampaknya masih jauh dari maksimal.

Salah satu penyebabnya, jelas ia, ialah belum terdapat terobosan kerja sama lintas zona dari kementerian- kementerian lain.

Tidak hanya itu, ia memperhitungkan kawasan yang jadi target penetrasi pasar nontradisional pula kurang masuk ide.

” Buat Afrika, cuma sebagian negeri yang dapat diprioritaskan saat ini, terlebih Amerika Latin serta Karibia yang sangat jauh. Hendak menghabiskan sangat banyak bayaran buat menggarap pasar- pasar itu,” tutur Dinna dikala dihubungi Alinea. id pada 16 Desember.

Prioritas 2020

Ina menjabarkan beberapa prioritas diplomasi ekonomi Kemlu RI pada 2020. Jadwal utama buat tahun ini ialah penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership( RCEP) yang mengaitkan 16 negeri.

” Indonesia sangat mengharapkan India masih bersama RCEP. Serta kalaupun jadi ditandatangani pada 2020, kami mau RCEP jadi perjanjian yang tidak silih merugikan ataupun menjatuhkan,” jelas Ina.

Senada dengan Ina, Fithra juga memperhitungkan kalau RCEP butuh jadi prioritas Indonesia. Yang sangat berarti, kata ia, merupakan supaya segala sasaran dikejar secara simultan serta bergerak secara bertepatan.

” Kemlu tidak dapat kerja sendirian sebab sesungguhnya secara substansi terdapat di departemen lain semacam Departemen Perdagangan serta Departemen Perindustrian. Sayang sekali jika kemlu kasar tetapi yang lain pasif, jika begitu, dapat kehabisan substansi serta momentum dari proses- proses perundingan,” jelas Fithra.

Sebaliknya bagi Dinna, Indonesia butuh lekas memaksimalkan penetrasi produk benda serta jasa ke pasar- pasar terdekat ialah di Asia Tenggara ataupun Asia Tengah.

” Perihal ini aku sarankan buat dicoba sebab dikala ini, perekonomian kita di tingkatan global lebih didorong oleh demand pembeli. Dampaknya, energi tawar pekerja serta pengusaha Indonesia cenderung lemah dan harga produk kita ditekan,” kata Dinna.

Dikutip dari web kemendag, terdapat juga 5 perjanjian dagang yang hendak dikejar pada 2020 antara lain, Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement( IEU- CEPA), Indonesia- Moroko Preferential Trade Zona( PTA), Indonesia- Tunisia PTA, Indonesia- Bangladesh PTA, serta Indonesia- Turki CEPA.

Di luar itu, Ina menarangkan kalau Indonesia berencana buat menyepakati Gratis Trade Agreement( FTA) dengan beberapa negeri di kawasan Amerika Latin, Eropa Timur, serta Eropa Tengah.

Ia menegaskan kalau Kemlu RI pula mau menggapai sasaran yang melampaui prioritas pada 2020.

” Wajib berpikir beyond 2020… Memanglah wajib sepatutnya berpikir sampai prioritas pada 2021 sebab pasar- pasar yang potensial itu banyak sekali,” tutur ia.

Fokus diplomasi ekonomi Indonesia pula tercermin dari ditunjuknya Mahendra Siregar bagaikan wakil menteri luar negara. Alasannya, laki- laki berumur 57 tahun itu pernah berprofesi bagaikan wakil menteri perdagangan sampai 2011 serta wakil menteri keuangan sampai 2013.

Bagi Fithra, penunjukkan Mahendra bagaikan wamenlu sangat pas sebab memandang rekam jejaknya, ia sepatutnya telah sangat mengerti” medan”.

Tetapi Fithra menekankan, upaya Mahendra sendiri tidak lumayan. Butuh terdapat koordinasi dengan departemen serta lembaga lain buat mengoptimalkan diplomasi ekonomi Indonesia.

” Pak Mahendra lumayan kasar tetapi aku memandang ini belum diimbangi oleh departemen lain. Sepatutnya melangkah berbarengan sebab hendak sedikit substansi bila maju sendiri- sendiri,” ucap Fithra.

Antara memberi tahu kalau Presiden Jokowi secara spesial membagikan Mahendra 3 tugas bagaikan wamenlu. Salah satunya berkaitan dengan pasar minyak kelapa sawit( CPO) Indonesia yang dikala ini menemukan hambatan dari Uni Eropa.

Menjawab perihal ini, Ina menekankan kalau diplomasi sawit senantiasa jadi salah satu prioritas Indonesia.

” Soal ini, faktor intermestiknya luar biasa kental. Di mana juga panggungnya, Indonesia wajib mengusung CPO sebab dekat 14 juta masyarakat Indonesia tergantung pada industri sawit,” ungkap ia.

Terpaut diplomasi sawit, Indonesia menekankan 5 elemen ialah lobi, litigasi, studi, diseminasi data, dan pemanfaatan pasar dalam negeri.

Diseminasi data, jelas Fithra, ialah perihal yang krusial dalam kampanye” Sawit Baik” yang diluncurkan pemerintah Indonesia.

” Ini menekankan gimana metode Indonesia meyakinkan kalau CPO kita tidak bermasalah. Perlu informasi yang lumayan serta kokoh buat melaksanakannya,” lanjut ia.” Perlu pembuktian sebab bagaimanapun, CPO merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *